Kerja bakti bersama mitra Kelurahan Lok Tuan Tahun 2019

Dalam rangka mendukung program Pemerintah Kota Bontang Menjadikan Kota Bontang Sebagai Green City, Lurah LokTuan Muh Takwin mengajak mayarakat dan seluruh Mitra Kelurahan ( Karang Taruna, LPM, Ketua RT, Forum RT, Pokja Sehat, PKK Bhabinkamtibmas, Babinsa, FKPM) bersama -sama melaksanakan gotong royong di wilayah RT. 22 Kelurahan LokTuan, hal ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Kelurahan Lok Tuan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya selalu hidup bersih dan sehat. BONTANG JAGO

Diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

APBD Perubahan 2018 Kota Bontang Diperkirakan Naik 162,077 Miliar

(Bontang, 8 September 2018).  Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Kota Bontang Tahun Anggaran 2018 diperkirakan bertambah secara keseluruhan sebesar Rp. 162,077 Miliar, sehingga APBD 2018 semula sebesar Rp.1,1 Triliun bertambah menjadi Rp. 1,3 Triliun. Hal itu diungkapkan Wali Kota Bontang dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.Og saat membacakan Nota Keuangan RAPBD-P 2018 pada Rapat Paripurna Ke-14 Masa Sidang III DPRD Kota Bontang, Jumat (7/9) pagi.

Disampaikan Neni, perkiraan peningkatan terdapat pada sektor pendapatan daerah yang mengacu pada pada hasil evaluasi dan perhitungan sebesar  Rp. 42,726 Miliar atau meningkat 3,86% dari sebelumnya sebesar Rp. 1,108 Triliun menjadi Rp. 1,150 Triliun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula direncanakan sebesar Rp. 149,228 Miliar diperkirakan akan bertambah sebesar Rp. 35,407 Miliar atau meningkat 23,73%, sehingga dalam perubahan APBD ini menjadi sebesar Rp. 184,636 Miliar. Penerimaan PAD tersebut utamanya disumbang oleh perkiraan peningkatan penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 30,175 Miliar atau meningkat 37,97% dari rencana alokasi pajak daerah pada APBD murni 2018 sebesar Rp. 79,480 Miliar menjadi Rp. 109,655 Miliar.

Selanjutnya, pada sumber penerimaan dari pendapatan asli daerah yang sah juga akan mengalami kenaikan sebesar Rp. 7,146 Miliar atau meningkat 12,24%  dari rencana semula Rp. 58,387 Miliar meningkat Rp. 65,533 Miliar.

Sementara, hal sebaliknya terjadi pada penerimaan retribusi daerah, diperkirakan mengalami koreksi sehingga target penerimaannya menjadi sebesar Rp. 4,183 Miliar atau diturunkan sebesar Rp. 1,583 Miliar dari rencana semula sebesar Rp. 5,766 Miliar.

Hal yang sama turut terjadi pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami koreksi 5,90% dari target semula sebesar Rp. 5,595 Miliar turun menjadi Rp. 5,625 Miliar.

Untuk dana perimbangan, diproyeksikan mengalami penambahan dari semula direncanakan sebesar Rp. 782,704 Miliar menjadi Rp. 807,959 Miliar atau bertambah Rp. 25,255 Miliar atau meningkat 3,23%.

Disektor lain, belanja daerah dalam perubahan APBD 2018 dianggarkan mengalami kenaikan sejalan dengan perkiraan peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Secara keseluruhan jumlah belanja daerah menjadi sebesar Rp. 162,077 Miliar atau 13,76% dari rencana semula yakni Rp. 1,178 Miliar menjadi Rp. 1,340 Miliar.

PPID Kota Bontang

Pemkot Bontang Gelar Konsultasi Publik Raperda Kota Bontang tentang penyelenggaraan Kota Sehat dan Kota Layak Anak

(Bontang, 31 Agustus 2017). DPRD Kota Bontang menggelar konsultasi publik Komisi 1 DPRD Kota Bontang terhadap Raperda Kota Bontang tentang penyelenggaraan Kota Sehat dan Kota Layak Anak pada Rabu (30/8/17) kemarin.

Bertempat di ruang Auditorium Kantor Walikota Lama, kegiatan Raperda dihadiri oleh Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bontang, perwakilan Forum Kota Anak, perwakilan Forum Kota Sehat,  perwakilan Forum RT, perwakilan forum Dosen dan Rektor,  perwakilan FKPD, Kepolisian, Dandim, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, perusahaan yang ada di Kota Bontang serta seluruh tim asistensi dari berbagai OPD di Kota Bontang.

Dalam kegiatan tersebut, seluruh peserta konsultasi publik diberi kesempatan memberikan berbagai masukan terkait Perda Kota Bontang tentang Kota Layak Anak dan Kota Sehat sebagai perbaikan dan penyempurnaan Perda. Tidak hanya memberikan usulan, tetapi setiap pasal dan ayat dalam Perda dikaji kembali agar isinya dapat lebih mudah dipahami oleh pemerintah maupun masyarakat awam.

Diharapkan lewat penyusunan Raperda tersebut nantinya akan mendapatkan berbagai masukan yang bersifat menyempurnakan Perda yang rencananya akan di sahkan oleh eksekutif dan legislatif.

PPID Kota Bontang